KATAMEREKA: SURABAYA, Sebanyak 1.225 siswa dari keluarga prasejahtera, yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, siap memulai perjalanan baru di 19 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh provinsi. Ini bukan sekadar sekolah biasa, tapi gerbang menuju masa depan yang lebih cerah, khusus bagi mereka yang selama ini mungkin kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, para siswa istimewa ini akan mulai belajar di bulan Juli tahun ajaran 2025/2026. “Rencananya tanggal 14 Juli akan di-launching nanti oleh Bapak Presiden,” ujar Novi kepada wartawan di Kantor Dinas Kominfo Jatim, Selasa (24/6/2025). Meskipun lokasi launching masih dirahasiakan, semangat para siswa dan tenaga pendidik sudah membara.
Tak hanya siswa, 19 sekolah rakyat ini juga telah menyiapkan sekitar 500-an guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang siap membimbing para tunas bangsa. Mereka akan mengajar di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Novi menegaskan, para pengajar ini diutamakan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang purna waktu maupun paruh waktu. Ini berarti, kualitas pengajaran dijamin optimal.
Dari 19 sekolah rakyat yang akan dibuka Juli 2025 mendatang, ada tiga sekolah milik Pemprov Jatim, yaitu tiga rombongan belajar (rombel) SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan.
Selain itu, sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA juga tersebar di berbagai kota dan kabupaten lain, seperti Surabaya, Kediri, Mojokerto, Kota Malang, Pasuruan, Jombang, Pacitan, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Ponorogo, Kota Pasuruan, Jember, Gresik, Pamekasan, Bojonegoro, dan Tuban. Jadi, kesempatan ini benar-benar merata di seluruh penjuru Jawa Timur.
Restu Novi Widiani – Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, saat memberikan keterangan ke awak media
Meskipun kegiatan belajar mengajar baru dimulai tanggal 14 Juli, Novi menambahkan bahwa para siswa sudah akan masuk asrama di sekolah rakyat masing-masing sejak 7 Juli sebagai tahapan para siswa untuk beradaptasi, berinteraksi, dan membangun komunitas belajar yang solid.
Novi memastikan bahwa seluruh siswa sekolah rakyat ini sudah melalui proses verifikasi yang ketat dan telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur, bupati, dan walikota setempat. Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan ini benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Keluarga prasejahtera dan desil 1 maupun desil 2 dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) yang telah melalui ground check.
“Kalau sekolah rakyat yang gedungnya pemprov ya yang SK-kan siswanya oleh gubernur. Sedangkan yang di kab/kota, maka SK siswa yang menetapkan bupati wali kota,” jelas Novi, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses ini.
Tak berhenti di 19 sekolah ini, Novi juga mengungkapkan bahwa ada kabar baik lainnya. Sebanyak 23 lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur sedang dalam tahap asesmen untuk difungsikan sebagai sekolah rakyat tahap selanjutnya. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meluncurkan 100 sekolah rakyat tahap pertama di bulan Juli, dan 100 sekolah rakyat tambahan setelahnya.
“Untuk itu di Jatim kan ada 16 plus dengan yang punya kementerian jumlahnya 23. Maka itu sedang disurvei untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” tutup Novi.
