KATAMEREKA: SIDOARJO, Mantan Bupati dua periode, Win Hendrarso, harus berhadapan dengan meja hijau. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo membenarkan telah memeriksa Win Hendrarso terkait dugaan megakorupsi pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tambaksawah. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga angka fantastis: Rp9.751.244.222,20!
Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh John Franky Yanafia Ariandi, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo. “Iya benar mas, dilakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Pemeriksaan berkaitan dugaan korupsi Rusunawa di Tambaksawah,” tegas Kasi Pidsus John Franky pada Senin, 21 Juli 2025.
Pemeriksaan terhadap sosok yang pernah memimpin Sidoarjo dari tahun 2000 hingga 2010 ini dilakukan pada Kamis, 17 Juli 2025, di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Win Hendrarso digelandang untuk dimintai keterangan selama kurang lebih tiga jam, menguak tabir kelam di balik proyek Rusunawa yang seharusnya menjadi solusi hunian bagi masyarakat.
Tak berhenti pada Win Hendrarso, Franky sebelumnya telah menegaskan bahwa kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus ini sangat terbuka lebar. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dan nilai kerugian negara yang fantastis, spekulasi pun bertebaran siapa lagi yang akan menyusul dalam pusaran kasus ini. Apakah jaringan korupsi ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan?
Saat ini, drama persidangan dugaan korupsi Rusunawa Tambaksawah tengah bergulir panas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Setiap sesi persidangan selalu menyajikan fakta-fakta baru yang mencengangkan.
Terakhir, pada Rabu, 16 Juli 2025, majelis hakim memeriksa lima mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagai saksi kunci. Mereka adalah Agoes Boediono Tjahjono, Dwijo Prawiro, Sulaksono, Setyo Basukiono, dan Heri Soesanto. Kelima saksi tersebut menguras energi hakim dengan memberikan keterangan selama kurang lebih lima jam, membongkar detail-detail krusial yang bisa menjerat lebih banyak pihak.
Kasus korupsi Rusunawa Tambaksawah ini bukan hanya sekadar tentang angka kerugian negara, tetapi juga tentang pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan hunian layak.
