KATAMEREKA: SURABAYA, Rencana aksi massa “Rakyat Jawa Timur Menggugat” yang dijadwalkan digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (3/9/2025) resmi ditunda. Keputusan ini diambil setelah melihat kondisi kota yang belum sepenuhnya pulih pasca-kerusuhan dan kebakaran yang melanda Grahadi pada Sabtu malam (30/8/2025).
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Sholeh, menegaskan langkah penundaan dilakukan demi menghindari potensi ketakutan warga Surabaya. “Menurut kami, situasi ini tidak kondusif. Kalau dipaksakan tanggal 3, justru akan menimbulkan keresahan masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Taman Apsari, Senin (1/9/2025).
Sholeh menyebut aksi tersebut sejatinya akan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Namun, pihaknya memilih menunggu hingga kondisi sosial kota kembali stabil. “Kami belajar bijak melihat situasi ini. Tunda dulu, setelah kondusif baru kita akan aksi. Apalagi tiga tuntutan kami belum satupun dikabulkan gubernur,” tegasnya.
Adapun tiga tuntutan massa antara lain pengampunan pajak, pengusutan dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah, serta penghapusan pungutan liar di sekolah negeri.
Selain penundaan aksi, panitia juga menutup posko donasi yang sejak 19 Agustus telah menerima berbagai bentuk bantuan, termasuk makanan dari simpatisan. “Mulai malam ini posko ditutup, karena aksinya ditunda. Kalau masih ada posko, bantuan tetap datang. Tadi sore saja masih banyak roti yang diberikan,” ungkap Sholeh.
Sebelumnya, unjuk rasa di depan Grahadi pada Sabtu malam berakhir ricuh. Massa yang menuntut pembebasan 41 orang rekan mereka yang ditahan Polrestabes Surabaya sempat memadati Jalan Gubernur Suryo sejak pukul 19.00 WIB. Meski Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung menemui massa dan menyerukan damai, situasi tak terkendali.
Kerumunan kemudian merangsek ke pagar utara Grahadi dan mencoba merobohkannya. Ketegangan semakin memuncak hingga api melalap sisi barat bangunan bersejarah tersebut. Peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran baru terkait keamanan sosial warga kota, terutama di sekitar pusat pemerintahan Jawa Timur.
Dengan penundaan aksi 3 September, perhatian kini tertuju pada langkah pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam meredakan ketegangan serta menjaga Surabaya tetap aman pasca-kerusuhan.
