KATA MEREKA: SURABAYA, Setelah beberapa hari diterpa gelombang demonstrasi yang berujung ricuh, suasana Kota Surabaya kini perlahan kembali kondusif. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat untuk memulihkan ketenangan dan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, langsung mengambil langkah tegas dengan memimpin ikrar damai bersama ribuan warga di Balai Kota Surabaya, sebuah inisiatif yang disambut baik sebagai simbol rekonsiliasi.
Dalam pidatonya di hadapan para warga, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Surabaya ini adalah kota yang ramah dan damai. Kita adalah saudara. Jangan biarkan segelintir orang merusak keharmonisan yang telah kita bangun. Kita harus tetap satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Eri Cahyadi dengan suara lantang.
Tidak hanya sebatas seruan moral, Pemkot Surabaya juga menunjukkan komitmen nyata untuk membantu para korban. Pada Kamis (4/9), Wali Kota Eri Cahyadi menyerahkan bantuan ganti rugi kepada para pedagang di Jalan Mayjend Sungkono yang mengalami kerugian akibat kerusakan kios mereka saat demo anarkis. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban para pedagang dan membantu mereka kembali berdagang seperti sedia kala.
“Kami tahu, Bapak/Ibu sekalian mengalami kerugian besar. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pemerintah untuk memastikan warga kami bisa bangkit kembali. Kami tidak akan tinggal diam melihat penderitaan warga kami,” tutur Eri Cahyadi saat menyerahkan bantuan secara simbolis.
Langkah cepat Pemkot ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat sosial. Muhammad Roisul Hidayat, seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menyatakan bahwa tindakan ini adalah respon yang tepat. “Langkah Wali Kota Eri Cahyadi untuk langsung turun tangan dan memberikan ganti rugi adalah strategi yang sangat efektif. Ini tidak hanya menenangkan warga secara finansial, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah hadir dan peduli. Ini adalah contoh baik bagaimana pemerintah daerah seharusnya merespons situasi krisis,” jelas Roisul dalam wawancara terpisah.
Meskipun demikian, proses hukum terhadap para pelaku kerusuhan tetap berjalan. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya terus memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi anarkis. Hingga saat ini, ratusan orang telah diamankan, termasuk 26 pelajar yang kini sedang menjalani proses hukum.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi juga menegaskan akan memberlakukan kembali jam malam bagi pelajar. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Anak-anak harus pulang ke rumah setelah jam pelajaran berakhir. Ini untuk melindungi mereka agar tidak lagi terlibat dalam kegiatan yang merugikan di luar jam sekolah,” kata Eri.
Di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya turut menyoroti penangkapan para pelajar. “Kami mendapat laporan bahwa sebagian yang ditangkap bukanlah peserta demo, melainkan hanya berada di lokasi kejadian. Kami meminta agar kepolisian bertindak transparan dan memberikan akses penuh kepada para pendamping hukum,” ungkap M. Faisol, salah satu advokat dari LBH Surabaya.
Secara keseluruhan, Surabaya menunjukkan pemulihan yang cepat dari gejolak sosial yang terjadi. Kombinasi antara tindakan restoratif dari pemerintah kota dan penegakan hukum dari pihak kepolisian menjadi kunci utama untuk mengembalikan situasi ke kondisi normal. Upaya ini tidak hanya untuk memulihkan infrastruktur fisik yang rusak, tetapi juga untuk menyembuhkan luka sosial yang diakibatkan oleh kerusuhan.
