KATAMEREKA: SURABAYA, Perbaikan Gedung Negara Grahadi sisi barat yang hangus terbakar dalam aksi anarkis beberapa waktu lalu dipastikan membutuhkan biaya yang tidak main-main. Pemerintah pusat turun tangan dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 miliar untuk mengembalikan wajah bangunan bersejarah itu.
“Karena Grahadi ini statusnya bangunan heritage, jadi pengajuannya ke pusat. Setelah dihitung bersama BPBD, kebutuhan anggarannya sekitar Rp 9 miliar dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panuntun, saat ditemui di Grahadi, Selasa (9/9/2025).
Meski begitu, tidak semua kerusakan ditanggung pusat. Pemprov Jawa Timur tetap kebagian tugas memperbaiki pagar, tembok depan, dan lampu hias di halaman Grahadi yang ikut rusak. “Yang sifatnya bisa langsung dikerjakan, seperti pagar yang ditinggikan dan lampu hias, pakai APBD,” jelas Sigit.
Sigit Panoenntoen-Kepala BPKAD Jawa Timur, saat memberikan keterangan kepada awak media
Untuk eksekusi teknis, Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Jatim ditunjuk sebagai leading sector dalam pembangunan kembali sisi barat Grahadi. Revitalisasi ini disebut tak sekadar perbaikan, melainkan juga upaya menjaga warisan sejarah yang melekat pada gedung kebanggaan masyarakat Jawa Timur tersebut.
Sigit menambahkan, Pemprov juga menaruh perhatian pada kasus serupa di Kediri. Gedung pemerintahan yang terbakar di daerah itu akan dibantu lewat koordinasi BPBD, meski berbeda mekanisme dengan Grahadi. “Kalau di Kediri kita handle lewat BPBD. Semua aset dihitung dan ditangani, kecuali Grahadi yang sudah pasti ditangani pusat,” tandas Sigit.
Dengan rencana revitalisasi ini, Grahadi yang sejak lama menjadi saksi sejarah dan pusat kegiatan pemerintahan Jawa Timur diharapkan segera kembali tegak berdiri, bukan hanya sebagai kantor gubernur, tapi juga simbol cagar budaya yang tetap hidup di tengah modernitas kota Surabaya.
