KATAMEREKA: TULUNGAGUNG, Upaya Jawa Timur memperkuat sektor pariwisata memasuki tahap baru. Dalam sebuah forum hangat dan interaktif yang diikuti sekitar 100 pengelola homestay dari berbagai kabupaten/kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur mendorong lahirnya standar layanan baru agar desa wisata di Jatim semakin kompetitif.
Acara bertajuk “Penguatan Homestay Sebagai Upaya Promosi Wisata Daerah” yang digelar Kamis, 20 November 2025 di Azana Hotel Tulungagung, menjadi ruang diskusi sekaligus titik temu penting antara pemerintah, masyarakat desa wisata, hingga akademisi. Inisiatif ini sepenuhnya diprakarsai oleh Disbudpar Provinsi Jawa Timur sebagai langkah konkret memperkuat ekosistem pariwisata berbasis masyarakat.
Kabid Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Ali Afandi, menegaskan bahwa homestay adalah wajah pertama yang dilihat wisatawan ketika masuk ke desa wisata. Menurutnya, kualitas layanan, mulai dari kebersihan, keramahan, hingga sajian makanan lokal akan menentukan apakah wisatawan ingin kembali atau tidak.
Ali Afandi, S.Pd., M.T-Kabid Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf Prov. Jatim
“Homestay itu bukan sekadar kamar tidur. Di desa wisata, ia adalah pengalaman. Ketika tamu diperlakukan seperti keluarga, mereka akan selalu punya alasan untuk kembali,” ujar Ali.
Ia menilai banyak pengelola sudah berjalan mandiri, tetapi masih membutuhkan dukungan pemerintah. Salah satunya berupa stimulus atau skema pembiayaan khusus guna meningkatkan kelayakan bangunan. “Intervensi ini harus menyasar homestay, bukan hotel. Dampaknya jauh lebih terasa untuk ekonomi desa,” tambahnya.
Ali juga mendorong percepatan review Riparda Jawa Timur, yang menurutnya kini tertinggal dari pesatnya perkembangan pariwisata. Riparnas di tingkat nasional juga sedang diperbarui setelah masa berlakunya berakhir pada 2025.
“Regulasi harus mengikuti dinamika lapangan. Kalau aturan diperbarui, implementasinya bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Ali turut menyoroti tumbuhnya ekonomi kreatif sebagai “new engine of growth” yang wajib diintegrasikan dengan desa wisata, karena produk lokal, komunitas kreatif, dan pelaku UMKM merupakan daya tarik tambahan yang tidak bisa dipisahkan dari hunian wisata.
Jairi Irawan – Wakil Ketua Komisi E DPRD Prov. Jatim
Sementara itu, dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menekankan pentingnya pembaruan dokumen Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Reparprov).
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah potensi strategis belum masuk dalam dokumen, terutama koridor Jalur Lintas Selatan (JLS) yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi sebagai sebuah kawasan dengan deretan pantai yang dinilai setara dengan destinasi ikonik di daerah lain.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada Bromo Tengger Semeru. JLS menyimpan potensi luar biasa yang belum masuk prioritas di Reparprov. Kita dorong itu masuk dalam pembaruan perda,” ujarnya.
DPRD Jatim juga berencana berdiskusi dengan Disbudpar untuk meninjau peluang penyempurnaan Reparprov, sehingga menjadi acuan kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir di jalur JLS.
Dalam kesempatan yang sama, Jairi menyinggung praktik studi banding yang menurutnya lebih banyak menghabiskan anggaran dibanding menghasilkan aksi. Ia menegaskan bahwa dana besar semestinya diarahkan langsung pada penguatan destinasi.
“Misal, kalau ada Rp500 juta untuk studi banding, lebih baik digunakan membangun spot wisata baru didesa. Hasilnya jauh lebih terasa,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya pendampingan khusus bagi homestay agar masyarakat memahami bahwa hunian wisata dapat menjadi sumber pendapatan serius ketika dikelola dengan benar.
“Homestay harus selaras dengan perkembangan destinasi. Tidak bisa homestay bagus sendirian jika wisatanya tidak bergerak. Keduanya harus tumbuh bersama,” tegasnya.
Forum peningkatan kapasitas ini diharapkan menjadi pintu awal perubahan. Dari evaluasi layanan hingga pembenahan manajemen homestay, peserta akan didampingi oleh dinas kabupaten/kota agar mampu memberikan standar pelayanan yang konsisten.
Baik Disbudpar maupun DPRD sepakat bahwa pariwisata Jawa Timur harus bergerak lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Dengan semakin kuatnya homestay dan masuknya JLS dalam prioritas pembangunan wisata, masa depan pariwisata Jawa Timur akan semakin menjanjikan.
