KATAMEREKA: MADIUN, Klinik Investasi Keliling (KLIK) kembali digelar di Jawa Timur, kali ini menyambangi Hotel Aston Kabupaten Madiun pada Kamis (27/11/2025). Program jemput bola besutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur ini hadir sebagai ruang dialog terbuka sekaligus wadah penyelesaian kendala penanaman modal, khususnya yang terkait pengendalian dan pelaksanaan investasi (Dalak).
Cipto Wibowo.,S.Sos.,MP – Koordinator Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMTSP Prov. Jatim
Dalam sambutan yang dibacakan Koordinator Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalak), Cipto Wibowo, mewakili Kepala Dinas DPMTSP Jatim, Dr. Ir. Dyah Wahyu Ermawati, M.A., menegaskan bahwa investasi dan perizinan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama untuk menciptakan ekonomi daerah yang tangguh. Di tengah dinamika globalisasi, kata Cipto, investasi memegang peran ganda yakni membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat relasi pemerintah dan pelaku usaha agar roda ekonomi terus bergerak stabil.
Cipto memaparkan capaian investasi terbaru yang menunjukkan tren positif. Pada Semester I 2025, realisasi investasi nasional mencapai Rp74,6 triliun, tumbuh 7,02 persen dan naik 8,6 persen dibanding periode sebelumnya. Jawa Timur sendiri telah membukukan Rp105,1 triliun hingga triwulan III 2025, berkontribusi 7,32 persen terhadap angka nasional. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut lahir dari kerja kolaboratif termasuk para pelaku usaha yang hadir dalam forum KLIK.
Meski begitu, tantangan masih terbentang. Pemerintah pusat menargetkan capaian investasi nasional sebesar Rp155,6 triliun, sementara Jawa Timur masih perlu mengejar sekitar Rp50 triliun lagi. Karena itu, DPMPTSP kembali mengingatkan seluruh penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada periode 1–15 Januari mendatang. Laporan ini merupakan instrumen penting dalam pengendalian dan pengukuran realisasi investasi daerah.
Bagi pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam pengisian LKPM, Cipto memastikan bahwa DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota siap membantu. Melalui program KLIK, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kendala, baik teknis maupun administratif dapat ditemukan akarnya dan ditangani cepat. “Asal bukan curhat soal masalah keluarga,” selorohnya, disambut tawa peserta.
Ristu Nugroho.,S.T-Anggota komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dalam diskusi Klinik Investasi Keliling (KLIK) di Hotel Aston Kabupaten Madiun
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Y. Ristu Nugroho, S.T., menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam mengurai persoalan perizinan di lapangan. Ia menyebut KLIK sebagai ruang strategis bagi pengusaha untuk menyampaikan langsung persoalan yang muncul akibat perubahan regulasi yang kerap bergeser antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Regulasi yang tidak stabil membuat pengusaha kesulitan memulai operasional. Karena itu, inisiatif seperti KLIK harus terus dilakukan,” ucapnya.
Ristu juga menekankan bahwa kemudahan berusaha berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB Jawa Timur, jelasnya, sangat bergantung pada gerak sektor usaha besar, menengah, dan kecil. Ketika perizinan disederhanakan dan hambatan investasi dipangkas, maka peluang kerja bagi masyarakat akan semakin terbuka.
Ia berharap pelaksanaan KLIK di Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk dapat berdampak lebih luas, termasuk bagi pelaku usaha yang tidak hadir dalam forum tersebut. Sosialisasi lanjutan dinilai penting agar manfaat program ini dapat dirasakan secara merata.
Forum KLIK di Madiun yang diikuti oleh kurang lebih 100 pengusaha ini juga menghadirkan narasumber teknis dari dua OPD kunci yakni Febri Eko Siswanto, S.T., M.T. dari Dinas PUPR Kabupaten Madiun, serta Hendrika Baskara, S.Hut. dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun. Keduanya memberikan penjelasan terkait regulasi konstruksi dan lingkungan yang sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha saat memulai operasional.
Pada akhirnya, kegiatan ini bukan hanya soal penyelesaian izin dan verifikasi laporan, melainkan tentang sinergi. Di balik angka Rp105 triliun investasi Jawa Timur, ada kolaborasi, kemauan menyelesaikan hambatan, dan komitmen bersama untuk menjaga Jatim tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.