KATAMEREKA: SURABAYA, Ada pendekatan baru yang tengah didorong pemerintah pusat untuk membenahi ekosistem UMKM dan pendidikan vokasi. Bukan lewat presentasi panjang di ruang rapat, melainkan dengan turun langsung ke lapangan untuk mendengar, melihat, dan merasakan realita. Itulah yang dilakukan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) saat melakukan agenda diskusi pentahelix di Surabaya, Jawa Timur.
“Kebijakan yang efektif itu tidak lahir dari menara gading. Ia lahir dari percakapan yang jujur dan dari masalah nyata yang ditemukan di lapangan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, Kamis (11/12/2025).
Dipilihnya Jawa Timur bukan tanpa alasan. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu motor ekonomi nasional. Menurut Leontinus, problem UMKM hari ini bukan lagi sebatas soal modal. Ada persoalan lebih besar: pola pikir kewirausahaan, penguasaan pemasaran digital, hingga minimnya ruang promosi.
Dalam kunjungannya ke SMKN 10 Surabaya, Kemenko PM juga melihat lebih dekat kesiapan pendidikan vokasi—mulai dari fasilitas, kebutuhan industri, hingga kesiapan siswa untuk terjun ke dunia kerja dan pasar global lewat program SMK Go Global.
“Siswa vokasi adalah calon tulang punggung ekonomi. Mereka nanti bisa menjadi tenaga kerja terampil, wirausahawan baru, atau bahkan pekerja migran yang kompetitif,” jelasnya.
Dialog di SMKN 10 membuka ruang diskusi yang jujur: masih ada jarak yang cukup lebar antara kurikulum sekolah, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan industri. Masukan guru dan siswa ini akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan vokasi ke depan.
Deputi Bidang Koordinasi Leontinus Alpha Edison – Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran saat bertandang di SMKN 10 Surabaya
“Kami ingin lulusan SMK bukan hanya siap kerja, tapi juga siap bersaing secara global,” tegas Leon.
Ia menekankan bahwa kebijakan pusat harus sejalan dengan pelaksanaan di daerah—bukan berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan partisipatif seperti di Surabaya ini akan menjadi model kerja baru Kemenko PM.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim, memaparkan rancangan paket kebijakan “Pasar 1001 Malam”. Gagasannya sederhana tapi strategis: memaksimalkan aset pemerintah yang selama ini “tidur” untuk menjadi ruang promosi, pameran, hingga transaksi UMKM.
Kebijakan ini sejalan dengan PP Nomor 7 Tahun 2021, yang mewajibkan minimal 30 persen area komersial di infrastruktur publik digunakan untuk usaha mikro dan kecil.
“Banyak aset pemerintah yang belum optimal dimanfaatkan. Dengan Pasar 1001 Malam, aset-aset itu bisa hidup kembali dan menjadi pasar kreatif bagi UMKM,” jelas Abdul Muslim.
Kemenko PM juga duduk bersama sejumlah kepala perangkat daerah Pemkot Surabaya untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan aset kota. Mulai gedung kosong, area publik, hingga fasilitas pemerintah yang bisa ditransformasi menjadi ruang pemberdayaan UMKM.
Dengan pendekatan belanja masalah, Kemenko PM ingin memastikan kebijakan yang lahir tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan UMKM dan dunia pendidikan vokasi. Surabaya menjadi contoh bagaimana dialog lapangan bisa membuka jalan baru bagi ekonomi kerakyatan dan generasi tenaga kerja kompetitif masa depan.
