KATAMEREKA: SURABAYA, Di tengah ketatnya ruang fiskal daerah, sektor pariwisata Surabaya justru menghadapi ujian serius. Sejumlah aset wisata milik Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum mampu bekerja optimal sebagai mesin penggerak ekonomi dan penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai potensi wisata yang dimiliki Kota Pahlawan sejatinya sangat besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan pendekatan bisnis dan pariwisata modern, terlebih saat dana transfer dari pemerintah pusat terus menyusut di penghujung tahun anggaran 2025.
“Surabaya tidak kekurangan destinasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana aset-aset itu dikelola agar produktif dan memberi nilai ekonomi nyata bagi daerah,” kata Yona di Surabaya.
Menurutnya, tekanan fiskal seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk melakukan pembenahan tata kelola pariwisata. Tanpa strategi yang jelas, aset wisata justru berisiko menjadi beban APBD karena biaya operasional terus berjalan tanpa diiringi peningkatan pendapatan.
Salah satu contoh yang disorot adalah Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebagai ikon wisata kota, KBS dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD. Namun, hingga kini pengelolaannya belum sepenuhnya optimal, terutama karena belum adanya direktur utama definitif.
“Kalau KBS tidak punya dirut yang jelas, sulit berharap ada lompatan pengembangan. Padahal ini aset besar milik kota, yang seharusnya bisa jadi penopang PAD, apalagi saat dana dari pusat berkurang,” ujarnya.
Yona menilai, tanpa kepemimpinan yang kuat dan visi jangka panjang, KBS cenderung berjalan rutin tanpa inovasi. Di sisi lain, biaya perawatan dan operasional tetap harus ditanggung APBD, sehingga berpotensi menekan anggaran daerah jika tidak dibarengi peningkatan kinerja dan pemasukan.
Masalah serupa juga terlihat pada pengelolaan destinasi wisata baru, seperti wisata offroad di Tahura Pakal. Meski menawarkan konsep yang berbeda dan berpotensi menarik segmen wisata petualangan, pengelolaannya dinilai masih terlalu birokratis.
Sistem pendaftaran yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme daring dinilai mengurangi fleksibilitas, terutama bagi wisatawan yang datang secara spontan. Padahal, dalam industri pariwisata, kemudahan akses dan pengalaman pengunjung menjadi faktor kunci.
“Wisata itu harus ramah dan fleksibel. Kalau semuanya kaku dan administratif, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih lebih berorientasi birokrasi, bukan pasar,” tegasnya.
Sementara itu, kawasan Kota Tua Surabaya yang digadang-gadang sebagai etalase sejarah dan budaya kota juga belum sepenuhnya tampil sebagai destinasi unggulan. Persoalan penataan kawasan dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan pengunjung masih menjadi pekerjaan rumah.
“Rasa aman dan nyaman adalah fondasi pariwisata. Kota Tua punya nilai sejarah dan ekonomi yang besar, tapi kalau pengunjung belum merasa nyaman, tentu dampaknya ke jumlah kunjungan dan perputaran ekonomi,” ujar Yona.
Ia menekankan, dengan tekanan fiskal yang semakin nyata, pariwisata tidak bisa lagi dikelola sekadar sebagai fasilitas publik. Dibutuhkan pendekatan ekonomi kreatif, kepemimpinan profesional, serta orientasi pasar agar aset wisata Surabaya benar-benar mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan sumber PAD yang berkelanjutan.
