KATAMEREKA: KOTA BATU, Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali menegaskan perannya sebagai pengawas kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tiga anak perusahaannya, Pansus menilai paparan manajemen belum cukup kuat untuk menjadi dasar evaluasi ekonomi dan fiskal.
RDP yang digelar di Balai Kota Batu, Rabu kemarin (17/12/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr. Agung Mulyono, didampingi Wakil Ketua Pansus Nasih Aschal. Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta sejumlah anggota Pansus lintas fraksi.
Sejak awal pembahasan, kritik terbuka disampaikan dr. Agung Mulyono. Ia menilai data yang dipaparkan manajemen JGU masih bersifat umum dan belum menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara utuh.
“Ini rapat perdana, memang kami masih banyak mendengarkan. Tapi harus kami sampaikan, data yang disampaikan belum lengkap. Tanpa data yang utuh, kami tidak bisa bicara soal revenue, profit, maupun potret keuangan BUMD,” tegas Agung.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu, kelengkapan data menjadi prasyarat penting agar Pansus dapat menilai sejauh mana BUMD berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tanpa indikator kinerja yang jelas dan terukur, rekomendasi kebijakan berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Karena itu, Pansus memberi tenggat waktu dua hari kepada manajemen JGU untuk melengkapi seluruh laporan kinerja dan keuangan. Agung menegaskan, evaluasi BUMD harus berbasis data riil, bukan sekadar paparan normatif atau janji perbaikan di masa depan.
“Yang kami minta sederhana, potret nyata dari masing-masing perusahaan. Bicaranya harus by data, supaya semuanya terukur,” ujarnya.
Selain transparansi keuangan, Agung juga menyoroti persoalan strategis pada salah satu anak usaha JGU yang bergerak di bidang pengelolaan limbah B3. Ia mempertanyakan minimnya pemanfaatan layanan BUMD oleh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang justru banyak menggandeng pihak swasta.
“Kenapa rumah sakit milik Pemprov tidak memilih BUMD? Apakah karena harga, kualitas, atau pelayanan? Ini harus jadi bahan koreksi internal, dan semuanya harus dijawab dengan data objektif,” kata Agung.
Karena Direktur Utama JGU disebut tengah sakit dan paparan dinilai belum maksimal, Pansus sepakat menunda pendalaman pembahasan ke rapat berikutnya. Meski demikian, Agung menegaskan bahwa Pansus BUMD dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan kinerja BUMD secara menyeluruh.
“Kalau kinerjanya bagus dan revenue naik, ujungnya PAD Jawa Timur juga meningkat. Ini masih tahap awal, jadi santai saja, tapi datanya harus lengkap,” tandasnya.
Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Nasih Aschal menambahkan, rapat kali ini memang belum dapat ditarik kesimpulan karena keterbatasan data yang disampaikan manajemen.
“Kesimpulan belum bisa diambil hari ini. Tapi sudah ada sejumlah catatan penting yang akan kami dalami pada pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Sorotan Pansus terhadap JGU dinilai sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang kian menantang. Di tengah terbatasnya ruang belanja akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan layanan publik, BUMD diharapkan mampu menjadi penopang PAD.
Namun, minimnya data kinerja membuat kontribusi JGU terhadap kas daerah belum dapat diukur secara objektif. Padahal, setiap rupiah penyertaan modal daerah semestinya berbanding lurus dengan imbal hasil, baik dalam bentuk laba, dividen, maupun dampak ekonomi turunan.
Ketika BUMD belum optimal menghasilkan pendapatan, ketergantungan pada APBD justru berpotensi menambah beban fiskal daerah. Karena itu, Pansus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi daerah ke depan.
