KATAMEREKA: Surabaya, Setahun sudah duet kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur. Tepat 20 Februari 2026, momentum satu tahun itu bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi titik evaluasi bahwa sudah sejauh mana arah pembangunan bergerak, dan ke mana langkah berikutnya akan dituju?
Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Khofifah memilih nada reflektif namun optimistis. Ia menyebut satu tahun pertama sebagai fase konsolidasi dan akselerasi yang memaksimalkan potensi Jatim di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang belum sepenuhnya stabil.
“Fokus kami tetap pada pendidikan SMA, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga penurunan kemiskinan dan penguatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Jumat (20/2/2026) petang.
Dalam lanskap sosial Jatim yang kompleks, dari kawasan industri hingga desa-desa agraris, pendidikan menengah atas menjadi titik tekan. Pemerintah provinsi melihat SMA sebagai jembatan penting antara dunia sekolah dan pasar kerja. Di saat yang sama, isu kemiskinan dan ketimpangan tetap menjadi pekerjaan rumah klasik yang menuntut pendekatan lebih dari sekadar bantuan sosial.
Secara politik pemerintahan, Khofifah menegaskan pentingnya sinergi lintas institusi. Tak hanya birokrasi internal, tetapi juga pakar, perguruan tinggi, hingga jejaring global. Dalam konteks ini, kepemimpinan daerah tak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul dari kolaborasi yang lebih luas.
Momentum refleksi satu tahun ini pun berdekatan dengan Ramadan, bulan yang secara simbolik sarat makna pelayanan dan pengabdian. Pesan yang ingin ditegaskan bahwa kerja pemerintahan bukan sekadar capaian angka, tetapi juga keberkahan dan kebermanfaatan sosial.
Di sisi lain, Emil Dardak menyoroti keberhasilan menyelaraskan program provinsi dengan kebijakan strategis nasional, termasuk agenda Asta Cita. Dalam praktiknya, sinkronisasi ini tampak pada dukungan terhadap ketahanan pangan, mulai dari swasembada gula dan jagung hingga perluasan lahan tanam.
Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Jawa Timur memainkan peran strategis sebagai lumbung pangan nasional. Secara politik, ini juga memperlihatkan pola relasi harmonis antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Namun Emil menekankan, program daerah tetap menjadi identitas utama. Layanan Bus Trans Jatim, misalnya, terus diperkuat untuk memperluas akses transportasi publik yang terjangkau. Begitu pula kebijakan pendidikan yang cukup menyita perhatian publik terkait tidak akan ada lagi ijazah yang tertahan.
Isu ijazah yang ditahan sekolah pernah menjadi polemik sosial. Kini, menurut Emil, sistem di Jawa Timur justru berbalik arah. Sekolah proaktif memastikan dokumen kelulusan sampai ke tangan siswa.
Dalam perspektif sosial, kebijakan ini menyentuh langsung hak dasar warga atas pendidikan. Ijazah bukan sekadar kertas administratif, melainkan pintu masuk ke pekerjaan dan mobilitas sosial. Pemerintah provinsi ingin memastikan tidak ada anak Jatim yang tertahan masa depannya hanya karena persoalan administrasi.
“Kami optimistis dengan kepemimpinan beliau yang luar biasa dan akan terus mengimbangi kerja keras ini bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat,” kata Emil.
Satu tahun pertama sering disebut sebagai fase penyesuaian. Tahun kedua adalah ujian konsistensi. Tantangan ekonomi global, fluktuasi harga pangan, hingga dinamika politik nasional menjelang agenda besar ke depan akan menjadi variabel yang tak bisa diabaikan.
Bagi publik Jawa Timur, refleksi ini bukan sekadar catatan capaian. Ia menjadi penanda arah: apakah kebijakan yang dicanangkan benar-benar terasa hingga lapisan masyarakat terbawah.
Di tengah sorot lampu Gedung Grahadi, pesan yang ingin disampaikan duet Khofifah–Emil sederhana namun strategis: pembangunan Jawa Timur harus bergerak serentak—dari ruang kelas SMA, puskesmas, sawah, hingga halte Bus Trans Jatim.
