KATAMEREKA: Malang, Banjir di Kota Malang tak lagi bisa dianggap sebagai “langganan musiman”. Dalam dua tahun terakhir, jumlah titik genangan melonjak tajam, memunculkan kekhawatiran baru tentang arah pembangunan kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dan destinasi wisata itu.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut tren ini sebagai alarm serius bagi tata kelola kota. Berdasarkan data BPBD, titik genangan yang pada 2024 tercatat sebanyak 182 lokasi, naik drastis menjadi 298 titik pada 2025. Lonjakan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahwa daya dukung lingkungan Kota Malang semakin tertekan.
Legislator asal Dapil Malang Raya itu menilai, persoalan banjir kini sudah masuk kategori ancaman pembangunan berkelanjutan. “Banjir bukan hanya soal air yang meluap, tapi dampaknya ke ekonomi, sosial, dan tata ruang kota,” ujarnya.
Jika ditarik lebih jauh, tren kerugian juga menunjukkan adanya eskalasi. Pada 2023, tercatat 28 kejadian banjir dengan 120 titik terdampak dan potensi kerugian sekitar 45 miliar rupiah. Setahun berselang, jumlah kejadian meningkat menjadi 36 kali dengan 182 titik terdampak dan kerugian 68 miliar rupiah. Tahun 2025 bahkan melonjak menjadi 45 kejadian di 298 titik, dengan estimasi kerugian mencapai 85 miliar rupiah.
Angka-angka ini memperlihatkan bahwa banjir di Kota Malang bukan lagi insiden sporadis, melainkan krisis yang terus membesar.
Dari sudut pandang mitigasi bencana, Puguh menyoroti kombinasi faktor yang memperparah kondisi. Alih fungsi lahan yang masif membuat ruang terbuka hijau menyusut, sehingga kemampuan tanah menyerap air kian terbatas. Sistem drainase yang dibangun puluhan tahun lalu tak lagi sebanding dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan komersial.
Ditambah lagi curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim regional, serta karakter topografi Kota Malang yang berbentuk cekungan, membuat air mudah terperangkap di sejumlah wilayah.
Puguh Wiji Pamungkas-Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi PKS
Sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, ia mendorong pendekatan berbasis data dan analisis risiko agar penanganan banjir tidak bersifat tambal sulam. Menurutnya, revitalisasi drainase harus menjadi prioritas, termasuk pemanfaatan teknologi sensor untuk mendeteksi penyumbatan lebih dini.
Pembangunan sumur resapan dan biopori di kawasan padat juga dinilai penting untuk memperkuat daya serap tanah. Ia bahkan menegaskan perlunya komitmen pemenuhan ruang terbuka hijau minimal 30 persen wilayah kota, serta moratorium alih fungsi lahan di area rawan banjir.
Dari sisi manajemen risiko, penanganan banjir perlu didukung pemetaan berbasis GIS agar titik rawan bisa dipantau secara presisi. Sistem peringatan dini berbasis komunitas yang terintegrasi dengan BMKG juga dianggap krusial, sehingga warga tidak lagi sekadar menunggu air naik tanpa informasi.
Edukasi publik tentang pengelolaan sampah dan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian penting dalam pendekatan sosial, karena sumbatan drainase kerap berawal dari kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Tak kalah penting, kebijakan lingkungan harus ditegakkan secara konsisten. Restorasi daerah aliran Sungai Brantas dan anak sungainya menjadi langkah strategis untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan. Regulasi pengelolaan limbah pun perlu diperkuat agar tidak memperparah sedimentasi dan penyempitan alur sungai.
Dalam konteks pendanaan, Puguh mendorong adanya kolaborasi pemerintah dan swasta untuk membangun infrastruktur hijau yang berkelanjutan. Ia juga mengusulkan pembentukan dana darurat bencana daerah serta integrasi kebijakan lintas wilayah di Jawa Timur, mengingat persoalan air tak mengenal batas administrasi.
Baginya, banjir harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan Kota Malang 2026–2027. Rencana aksi penanganan banjir, tegasnya, perlu dimasukkan secara eksplisit dalam RPJMD dengan target pengurangan titik genangan hingga 50 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Jika tidak ada langkah terukur dan kolaboratif, Kota Malang berisiko menghadapi beban ekonomi dan sosial yang semakin berat. Namun bila strategi mitigasi dan infrastruktur dijalankan secara konsisten, kota ini masih punya peluang membalikkan keadaan dari kota yang dikepung genangan, menjadi kota yang tangguh menghadapi krisis iklim dan urbanisasi.
