KATAMEREKA,Sidoarjo – Keputusan Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) pada kuartal II-2026 memicu kekhawatiran ditengah masyarakat. Kebijakan yang awalnya ditujukan untuk efisiensi energi dan mobilitas ini dinilai berpotensi menyebabkan perlambatan laju ekonomi akibat menurunnya konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi riil di lapangan.
Menanggapi tantangan tersebut, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo,Tarkit Erdianto mendesak jajaran dinas terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk segera melakukan adaptasi program yang menyasar dua pilar utama yakni pemuda dan kelompok perempuan.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Endarto. (Foto/ct)
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Sidoarjo tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah perubahan pola kerja nasional. Dengan proyeksi jumlah pemuda di Sidoarjo tahun 2026 yang mencapai lebih dari 480.000 jiwa, potensi SDM ini harus dikelola agar tidak menjadi beban daerah jika terjadi penurunan aktivitas ekonomi fisik.
”Sidoarjo memiliki modal sosial dan jumlah pemuda yang luar biasa. Jika potensi ini dikelola dengan roadmap yang tepat, pelambatan ekonomi nasional justru bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal kita.” Ujar Tarkit Erdianto.
Tarkit juga menekankan bahwa pelatihan tidak boleh lagi bersifat seremonial, melainkan harus berbasis output yang konkret.
Ada dua poin utama yang harus ditekankan, mengingat populasi pemuda Sidoarjo yang hampir 24% dari total penduduk, Pemkab Sidoarjo diminta segera membuka pelatihan digital marketing, pengembangan konten kreatif, dan e-commerce serta pemberdayaan perempuan dikarenakan peran perempuan dan ibu rumah tangga sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan dinilai menjadi jaring pengaman paling efektif saat daya beli rumah tangga terancam.
”Saat ini dunia sedang bertransformasi ke arah digital. Membekali pemuda Sidoarjo dengan kecakapan digital adalah investasi paling logis untuk menjaga Sidoarjo tetap kompetitif.” Tambahnya.
Harapannya kedepan, dinas terkait segera memaparkan peta jalan (roadmap) pemberdayaan ini dalam waktu dekat, guna mengantisipasi dampak sistemik kebijakan WFH terhadap laju ekonomi di Kota Delta.
