KATAMEREKA: SURABAYA, Perekonomian Indonesia sedang diterpa badai pesimisme yang cukup kencang. Bayangkan, di tengah gegap gempita janji ekonomi yang lebih baik, keyakinan konsumen justru melorot drastis. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari dompet yang makin tipis dan keraguan di benak masyarakat.
Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) kita pada Juni 2025 terjun bebas ke angka 117,8. Angka ini memang masih di atas 100 alias zona optimis, tapi coba bandingkan dengan Juni tahun lalu yang perkasa di angka 133,8. Penurunan sebesar 16 poin ini jelas bukan kabar baik, bahkan menjadi yang terendah sejak September 2022.
Fenomena ini seperti lampu kuning yang berkedip-kedip di dashboard ekonomi kita. Jika IKK adalah termometer kepercayaan diri ekonomi, maka saat ini suhunya sedang dingin. Masyarakat seolah menahan napas, enggan membuka dompet lebar-lebar.
Uniknya, pesimisme ini tidak hanya merasuki benak ibu rumah tangga atau pekerja kantoran. Para nakhoda perusahaan besar alias CEO di Indonesia pun ikut-ikutan cemas. Indeks Keyakinan CEO Indonesia yang dirilis Kontan menunjukkan optimisme mereka pada triwulan III-2025 bahkan lebih rendah dibandingkan masa pandemi Covid-19 yang mencekam itu. Ini sinyal yang lebih serius lagi. Ketika para pengambil keputusan tertinggi di perusahaan besar saja merasa pesimis, artinya ada awan gelap yang sedang menyelimuti iklim bisnis tanah air.
Mengapa masyarakat kita jadi ‘defensif’ soal belanja?, jawabannya sederhana yakni agar cukup untuk kebutuhan pokok. Kebanyakan dari kita merasa penghasilan hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, godaan diskon gede-gedean atau tren terbaru di media sosial, atau yang sering kita sebut FOMO (Fear of Missing Out), jadi tidak mempan. Duit yang ada lebih diprioritaskan untuk beras, minyak, listrik, dan pendidikan anak.
Secara ekonomi mikro, kondisi ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Ketika pendapatan stagnan atau bahkan menurun secara riil karena inflasi, sementara harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, pilihan untuk berhemat jadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Perilaku konsumsi yang defensif ini berdampak domino pada sektor riil. Permintaan menurun, produksi bisa ikut berkurang, dan roda ekonomi jadi melambat.
Dari sudut pandang ekonomi makro, rendahnya keyakinan konsumen dan pelaku usaha ini sangat erat kaitannya dengan masalah lapangan kerja. Masyarakat dan dunia usaha sama-sama berteriak meminta pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ini bukan sekadar janji politik, melainkan pondasi fundamental untuk mengembalikan optimisme.
Ketika lapangan kerja terbatas, tingkat pengangguran berpotensi meningkat atau setidaknya stagnan, yang secara langsung menekan pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang minim tentu berimbas pada daya beli yang rendah, dan pada akhirnya, keyakinan konsumen pun tergerus. Di sisi lain, dunia usaha juga enggan berekspansi atau berinvestasi jika prospek pasar lesu dan daya beli masyarakat rendah. Ini menciptakan lingkaran setan yang perlu segera diputus.
Untuk membalikkan keadaan ini, pemerintah mengambil langkah strategis yang fokus pada peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja berupa stimulus ekonomi yang tepat sasaran. Bukan sekadar bantuan tunai, tapi insentif yang mendorong investasi sektor padat karya, seperti manufaktur atau pariwisata, yang punya potensi besar menyerap banyak tenaga kerja.
Belum lagi percepatan proyek infrastruktur. Proyek-proyek besar yang dikerjakan secara masif tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga memicu pertumbuhan di sektor pendukungnya.
Selain itu pemerintah juga berupaya mempermudah Investasi dan Birokrasi. Dengan Sederhanakan perizinan, memberikan kepastian hukum, dan kurangi hambatan birokrasi yang kerap membuat pengusaha enggan berinvestasi.
Tak hanya secara infrastruktur dan program kerja semata, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan pelatihan dan menyiapkan tenaga kerja kita agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program vokasi dan pelatihan keterampilan pun diperkuat agar lulusan siap langsung diserap pasar kerja.
Mengembalikan optimisme tidak bisa instan. Ini butuh kerja keras, koordinasi yang solid antara pemerintah dan sektor swasta, serta kebijakan yang tepat sasaran.
