KATAMEREKA: LUMAJANG, Upaya mitigasi erupsi Gunung Semeru memasuki babak baru. Di tengah dinamika cuaca yang makin sulit ditebak, Pemprov Jawa Timur memilih bergerak cepat dengan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB, BMKG, dan Puspenerbal Juanda. Strategi ini menjadi salah satu langkah paling krusial untuk menekan potensi bencana lanjutan akibat hujan lebat yang sering memicu banjir lahar dingin.
“Kegiatan ini untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem, dan sudah dimulai sejak Rabu (26/11) hingga Minggu (30/11),” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Sabtu (29/11/2025).
Sejak dimulai, operasi udara menggunakan Pesawat Cessna Caravan C208 Reg. PK-SNM tersebut telah menuntaskan 9 sorti. Rinciannya adalah dua sorti pada Rabu (26/11), dua sorti pada Kamis (27/11), tiga sorti pada Jumat (28/11), dan dua sorti pada Sabtu (29/11).
Setiap sortie membawa 1.000 kilogram bahan semai. Total 9 ton sudah ditebarkan, terdiri dari 3 ton NaCl dan 6 ton CaO. Bahan-bahan ini disebar di sejumlah zona yang dianggap paling berisiko yaitu perairan selatan Jatim, kawasan selatan dan barat Malang, serta sektor barat, barat daya, dan utara Gunung Semeru.
“Untuk hari ini, dua sorti sudah dijalankan dengan sasaran wilayah barat Malang dan utara Semeru,” tambah Khofifah.
Menurut pemerintah, intervensi ini penting karena curah hujan tinggi dapat memperburuk kondisi pasca-erupsi, terutama terkait aliran material vulkanik yang rentan meluncur bersama air hujan. Dengan modifikasi cuaca, hujan diharapkan bisa dijatuhkan lebih jauh dari kawasan terdampak, sehingga risiko bencana susulan dapat ditekan.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem. “Angin kencang dan hujan deras terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur. Saya meminta masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah,” pesannya.
Upaya mitigasi ini belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman, namun menjadi sinyal kuat bahwa penanganan Semeru dilakukan secara serius, terukur, dan berbasis teknologi. Dengan kolaborasi multipihak, pemerintah berharap risiko bencana bisa dikendalikan sebelum menimbulkan dampak lebih luas.
