KATAMEREKA: Langit Caracas belum sepenuhnya cerah ketika kabar paling mengejutkan pecah dan mengguncang dunia. Presiden Venezuela Nicolás Maduro ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat pada Sabtu (03/01/2026), menjadi peristiwa yang langsung memantik perdebatan tajam soal hukum internasional. Di balik hiruk-pikuk diplomasi dan retorika politik, satu kata lama kembali muncul ke permukaan dengan wajah baru yakni Minyak.
Serangan yang terjadi awal Januari itu menewaskan sedikitnya 100 orang dan melukai puluhan lainnya. Data tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello melalui televisi pemerintah. Ia menyebut operasi tersebut sebagai serangan brutal terhadap kedaulatan negara. Cabello juga mengonfirmasi bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sempat mengalami luka saat penangkapan, meski kini disebut dalam masa pemulihan. Klaim itu terasa kontras ketika keduanya terlihat berjalan sendiri dalam sidang pengadilan di New York pekan ini, seolah luka hanyalah detail kecil dalam drama politik global yang jauh lebih besar.
Penangkapan seorang presiden aktif oleh kekuatan asing bukan perkara ringan dalam tata hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara dan larangan intervensi, yang selama ini menjadi pilar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, seharusnya memberi perlindungan penuh bagi kepala negara. Namun Amerika Serikat memilih tafsir berbeda. Washington menilai Maduro bukan lagi pemimpin sah Venezuela, melainkan individu yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan narkotika lintas negara, serta korupsi sistemik. Dengan dalih itu, status kekebalan kepala negara dianggap gugur. Sebuah logika hukum yang jika diperdebatkan di ruang akademik, mungkin akan memicu perdebatan panjang tanpa ujung.
Tak lama setelah operasi tersebut, Presiden AS Donald Trump angkat bicara. Ia menyatakan negaranya kini bertanggung jawab penuh atas Venezuela dan membuka pintu investasi besar, khususnya di sektor energi. Pernyataan itu datang bersamaan dengan rencana pengiriman puluhan juta barel minyak mentah Venezuela ke pelabuhan Amerika Serikat. Minyak yang sebelumnya dikenai sanksi mendadak disebut berkualitas tinggi dan layak diperdagangkan. Dalam politik global, rupanya status hukum bisa berubah secepat arah aliran minyak.
AS serang Venezuela serta tangkap Presiden Nicolas Maduro. (REUTERS/ADAM GRAY)
Venezuela sendiri memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 330 miliar barel, melampaui Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, bahkan Rusia dan China. Angka itu menjelaskan banyak hal tanpa perlu pidato panjang. Ketika kekayaan alam sebesar itu dipertaruhkan, batas antara penegakan hukum dan kepentingan ekonomi kerap menjadi kabur.
Pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodríguez tak menampik bahwa hubungan Caracas dan Washington kini ternoda oleh peristiwa tersebut. Ia menyebut ada luka dalam relasi kedua negara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di saat yang sama, ia juga membela langkah PDVSA yang tengah bernegosiasi menjual minyak mentah ke Amerika Serikat.
Di tengah ketegangan itu, pemerintah Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia di Venezuela berada dalam kondisi aman dan sehat. Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah menyebut terdapat 37 WNI di negara tersebut. Sebagian besar merupakan staf dan keluarga besar KBRI Caracas, sementara sisanya adalah WNI yang menetap dan bekerja di Venezuela. Meski situasi dilaporkan mulai stabil, status siaga tetap diberlakukan. KBRI Caracas telah menyiapkan rencana kontinjensi, termasuk penggunaan radio komunikasi, telepon satelit, hingga layanan Starlink untuk mengantisipasi gangguan listrik dan komunikasi.
Penangkapan Nicolás Maduro menandai bab baru dalam praktik hubungan internasional. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah tindakan itu sah menurut hukum, melainkan siapa yang berhak menafsirkan hukum global dan untuk kepentingan siapa. Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak akan sepenuhnya ditemukan di ruang sidang, melainkan di grafik ekspor energi dan laporan cadangan minyak dunia. Dalam politik global, hukum bisa diperdebatkan tanpa akhir, tetapi minyak hampir selalu menemukan jalannya sendiri.
