KATAMEREKA;Surabaya – Aksi protes tak biasa terjadi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026) siang. Ratusan jagal sapi yang tergabung dalam komunitas Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian turun ke jalan menolak rencana relokasi aktivitas penyembelihan sapi ke RPH Tambak Osowilangun (TOW), Surabaya Barat.
Tak sekadar membawa spanduk dan berorasi, massa juga mengangkut satu truk bermuatan sapi. Bahkan, seekor sapi berukuran besar diturunkan dan dibawa tepat ke depan gedung wakil rakyat sebagai simbol perlawanan atas kebijakan yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka.
Suasana sempat memanas ketika orator aksi bergantian menyuarakan penolakan dari atas mobil komando. Kukuh, salah satu perwakilan jagal, menegaskan bahwa RPH Pegirian bukan hanya tempat bekerja, melainkan sumber kehidupan yang telah menghidupi keluarga mereka lintas generasi.
“RPH Pegirian itu nyawa kami. Jangan paksa kami pindah. Jangan sampai emosi kami meledak dan sapi disembelih di sini, di depan gedung DPRD,” teriak Kukuh lantang.
Ia bahkan mengultimatum anggota DPRD agar segera turun menemui massa.
“Kalau anggota dewan tidak mau keluar, kami yang akan masuk ke dalam bersama sapi-sapi kami,” ancamnya.
Aksi ini tak hanya diikuti para jagal. Sejumlah pedagang daging sapi dari Pasar Arimbi turut bergabung. Luluk, salah satu pedagang, mengaku relokasi akan menambah beban biaya dan berpotensi menurunkan kualitas daging yang dijual ke masyarakat.
“Tambak Osowilangun terlalu jauh. Ongkos angkut naik, dan daging bisa tidak segar saat sampai ke pasar,” keluhnya.
Aspirasi para demonstran akhirnya diterima dalam audiensi bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fatoni. Ia menilai polemik relokasi muncul akibat minimnya dialog antara pengelola RPH dan para mitra, khususnya jagal sapi.
“Masalah utamanya karena ruang dialog tidak dibuka sejak awal. Kalau komunikasi berjalan baik, ketidakpuasan seperti hari ini bisa dihindari,” ujar Fatoni.
Politikus Golkar itu menegaskan DPRD siap menjadi jembatan dialog agar solusi yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.
“Setiap persoalan harus diselesaikan dengan dialog. Mudah-mudahan ada jalan tengah, happy ending untuk semua.” pungkasnya.
Meski menegaskan bahwa keputusan relokasi berada di tangan eksekutif, Fatoni memastikan DPRD akan mengawal aspirasi para jagal.
“Kami pelayan rakyat. Apa yang menjadi kegelisahan masyarakat wajib kami dengarkan dan sampaikan ke pemerintah daerah agar ditemukan formula terbaik,” pungkasnya.
