KATAMEREKA;Surabaya – Program parkir non tunai yang digagas Pemerintah Kota Surabaya dinilai jadi angin segar untuk mengatasi berbagai masalah klasik parkiran. Mulai dari tarif yang suka beda-beda, praktik premanisme, sampai soal setoran parkir yang selama ini dianggap kurang transparan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut kebijakan Wali Kota Surabaya soal parkir non tunai sebagai langkah berani dan visioner untuk membenahi tata kelola parkir di Kota Pahlawan.
“Parkir non tunai ini jawaban konkret atas keresahan warga selama ini. Pemerintah kota hadir memberi solusi,” kata Arif Fathoni, Selasa (13/1/2026).
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, setelah kebijakan ini diumumkan ke publik, tugas selanjutnya adalah memastikan penerapannya di lapangan berjalan lancar. Salah satu kuncinya lewat sosialisasi masif ke para juru parkir. Ia mendorong Dishub dan Diskominfo Surabaya aktif menjelaskan bahwa program ini masih tahap sosialisasi dan uji coba, sehingga juru parkir tidak perlu merasa khawatir atau terbebani.
“Jukir juga nggak perlu beli alat sendiri. Bank-bank bisa kerja sama, mau Himbara, BCA, Bank Jatim, atau lainnya. Tinggal siapkan EDC atau QRIS. Ini penting buat bangun kepercayaan bahwa Pemkot serius membenahi parkir,” jelasnya.
Menurut Fathoni, fase awal ini jadi momen evaluasi untuk melihat kendala teknis di lapangan, seperti jaringan internet atau fasilitas pendukung lainnya.
“Kalau masalah Wi-Fi, sekarang warkop saja bisa pasang. Masa tempat usaha nggak bisa berbagi akses buat jukir. Parkir ini kan bisnis yang menghasilkan,” ujarnya.
warga melakukan pembayaran parkir non tunai dengan QRIS. (foto/ist)
Ia juga menilai peran Pemkot Surabaya cukup strategis sebagai penghubung antara pengelola parkir dan pihak perbankan, supaya fasilitas pembayaran non tunai bisa segera tersedia, terutama di titik parkir strategis. Lebih lanjut, Fathoni berharap seluruh paguyuban juru parkir bisa memahami arah kebijakan Wali Kota Surabaya. Targetnya, saat Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Mei 2026, parkir tunai sudah benar-benar ditinggalkan.
“Bayar parkir Rp3.000 tinggal scan QRIS. Praktis, transparan, dan bikin warga nyaman. Sekalian edukasi masyarakat, toh sekarang hampir semua orang pegang handphone,” tegasnya.
Program parkir non tunai ini juga bakal dikawal Satgas Anti Premanisme yang melibatkan Pemkot, kepolisian, dan Forkopimda.
“Kalau penegakan hukum jelas domain polisi. Makanya Satgas ini penting supaya warga merasa aman dan nyaman,” ungkapnya.
Ia menegaskan, parkir non tunai bukan sekadar soal cara bayar, tapi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan sosial dan menjaga ketertiban kota.
“Ini jawaban atas masalah yang selama ini dirasakan warga. Parkir harus tertib, transparan, dan bebas intimidasi,” tutupnya.
