KATAMEREKA – Fenomena pejabat publik yang lebih fasih membaca algoritma sosial media dari pada memahami keresahan rakyat adalah ancaman bagi demokrasi kita saat ini. Ketika menentukan jam tayang konten agar FYP lebih diutamakan daripada kualitas pelayanan, sejatinya kita sedang melihat lahirnya generasi “Pejabat Etalase.”
Saat ini, tidak sedikit pejabat publik terjebak dalam fatamorgana digital. Mereka merasa sudah bekerja hanya karena telah mengunggah video kegiatan dengan penyuntingan yang cinematic. Masalahnya, rakyat hanya dijadikan latar belakang atau properti demi mendapatkan ribuan viewers.
Jika ini terjadi terus menerus, dampaknya kebijakan yang diambil seringkali bersifat “pupuran” atau bagus di layar, namun tidak menyentuh akar permasalahan yang dibutuhkan rakyatnya.
Lebih lagi dengan adanya narasi “pejabat hanya mengenal orang yang menimangnya dalam birahi kekuasaan”. Hal ini merujuk pada fenomena Echo Chamber. Pejabat publik dikelilingi oleh barisan pendukung, staff protokoler, dan konsultan citra yang hanya membisikkan hal-hal manis.
Mereka akan lebih takut kehilangan muka di depan koalisi daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Kritik dari warga dianggap sebagai serangan digital yang harus ditangkis oleh tim media sosial miliknya, komentar rakyat yang dirasa negatif baginya, seringkali diartikan sebagai serangan dari partisipan lawan. Bukan sebagai evaluasi kinerja.
Ketika segalanya dilakukan demi konten, empati yang muncul adalah empati transaksional. Seorang pejabat mungkin terlihat memeluk warga miskin, namun begitu tombol rekam kamera berhenti, jarak antara mereka kembali membentang ribuan kilometer.
Ilustrasi.
Rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai memilih Hook konten Tiktok atau Instagram. Rakyat butuh pemimpin yang cakap mendengar keluhan tanpa harus ada kejadian yang FYP di layar gawai staffnya.
Pejabat publik yang terlalu sibuk dengan konten keseharianmya sebenarnya baik, mereka adaptif akan perkembangan teknologi namun tidak terasa mereka sedang membangun menara gading digital. Dirinya merasa dekat dengan semua orang melalui followers, padahal mereka sedang terisolasi dari realitas yang sebenarnya.
Media sosial milik pejabat publik adalah ruang interaksi yang tidak terbatas. Rakyat dapat berinteraksi langsung dengan pemimpinnya. Namun terkadang para pendukung di lingkaran kekuasaan membangun tembok besar sehingga keluhan rakyat tidak terdengar.
