KATAMEREKA: Surabaya, Musim kemarau 2026 belum benar-benar datang, tapi ancamannya sudah terasa. Ratusan desa di Jawa Timur kini bersiap menghadapi skenario terburuk: krisis air bersih akibat fenomena El Nino yang diprediksi lebih “ganas” dari biasanya.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur menunjukkan, sedikitnya 815 desa di 222 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan. Wilayah-wilayah ini umumnya berada dalam kondisi rentan dan hanya mengandalkan air hujan dan minim infrastruktur distribusi air bersih.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, karakter El Nino tahun ini tidak bisa dianggap biasa. Suhu lebih panas dan musim kemarau yang lebih panjang akan memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim-Gatot Soebroto saat memberikan keterangan kepada awak media
Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkuat kekhawatiran ini. Kemarau diperkirakan berlangsung dari April hingga September 2026, dengan periode paling kritis antara Mei sampai Agustus merupakan fase di mana cadangan air biasanya mulai menipis drastis.
Kekeringan bukan sekadar soal haus. Ini soal rantai dampak yang panjang. Di sektor pertanian, kekurangan air bisa berarti gagal panen. Petani kehilangan pendapatan, harga pangan berpotensi naik, dan tekanan ekonomi masyarakat desa semakin berat.
Di sisi sosial, krisis air sering memicu konflik kecil antarwarga, peningkatan beban kerja rumah tangga (terutama bagi perempuan), hingga risiko kesehatan akibat air yang tidak layak konsumsi.
Pemerintah daerah mulai bergerak. BPBD Jatim menyiapkan skema distribusi air bersih prioritas, pembangunan tandon air, serta optimalisasi sumber air lokal.
Koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk memastikan respons tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif.
Namun, mitigasi tidak cukup hanya dari pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci. Penghematan air, pemanfaatan air secara efisien, hingga inovasi lokal seperti penampungan air hujan bisa menjadi “tameng awal” menghadapi krisis.
Tahun 2026 bisa menjadi ujian besar, apakah krisis air ini akan berubah jadi bencana, atau justru momentum untuk membangun ketahanan lingkungan dan ekonomi desa yang lebih kuat.
