KATA MEREKA: JAKARTA, Manuver komunikasi Presiden Prabowo Subianto saat rapat Town Hall Meeting Danantara bikin heboh. Kala itu, para Wartawan diminta keluar ruangan sebelum sang presiden “curhat” langsung ke direksi BUMN.
Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, langsung angkat bicara, Rabu (30/4), menegaskan: “Permintaan wartawan keluar ruangan bukan berarti menutup informasi publik.”
Flashback ke Senin (28/4), di Jakarta Convention Center, wartawan sempat menyaksikan sambutan Menteri Investasi Rosan Roeslani. Tapi, drama dimulai saat Prabowo ambil alih mikrofon. “Saya banyak menegur juga direksi-direksi, enggak enak kan ditunggu di depan kalian,” jelas Prabowo selepas acara, mengungkap alasan “private chat” tersebut.
Meski rapat tertutup, Prabowo tetap lempar sinyal penting. Danantara, kata dia, aset bangsa yang harus dikelola transparan dan profesional. Bahkan, potensi asetnya bisa tembus $1 triliun! Yang lebih penting, Prabowo perintahkan evaluasi total direksi BUMN, dari kinerja sampai akhlak. “Kalau tidak profesional, malas, menyalahgunakan wewenang, harus diganti. Jangan pilih berdasarkan suku, agama, atau partai politik,” tegasnya.
Teguh Santosa, wartawan senior yang juga Ketua Umum JMSI, melihat ini sebagai kontrol komunikasi yang wajar. “Pemerintah perlu memastikan informasi tersampaikan jelas dan terukur,” ujarnya. Tapi, dia juga mengingatkan, “Pers tetap punya tanggung jawab menggali informasi lebih dalam.”
Pernyataan Prabowo, meski di balik pintu, jadi sinyal kuat. Siapa saja yang kena evaluasi? Apa saja “dosa” mereka? Sejauh mana koreksi dilakukan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab, dan media punya peran krusial sebagai public watchdog.
“Informasi akurat tentang itu dapat diperoleh dari banyak sumber. Tidak hanya dari sosok presiden,” pungkas Teguh. Intinya, rapat boleh tertutup, tapi agenda transparansi jangan sampai ikut-ikutan.
