KATA MEREKA: SURABAYA, Baru seumur jagung, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto udah bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Aroma Orde Baru? Makin kencang tercium, Protes dan aksi di mana-mana, kayak lagi nonton film flashback ke masa kelam itu. Gak heran sih, background Prabowo kan kuat banget sama era Soeharto. Mantan menantu, perwira militer, Tapi, apa bener ini Orde Baru jilid dua?, ini kata Perludem dan Amnesty International Indonesia.
Pilkada Langsung Mau Dihapus? Demokrasi Mundur Alon-Alon
Salah satu isu yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah wacana penghapusan pilkada langsung. Prabowo pengen kepala daerah dipilih DPRD, mirip zaman Soeharto. Ini jelas-jelas merampas suara rakyat dan bikin check and balances melemah.
“Wacana ini adalah langkah mundur yang sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja dengan mengembalikan kita ke era Orde Baru, di mana suara rakyat tidak dihitung,” ujar Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, dalam wawancara dengan Kompas pada 20 Februari 2025 lalu.
Padahal pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jelas bilang kepala daerah dipilih secara demokratis. Penghapusan pilkada langsung bisa menguntungkan rezim yang berkuasa dan memperkuat dinasti politik. Power play banget, kan?
Suara Rakyat Dibungkam? Kebebasan Berekspresi Terancam
Gaya pemerintah merespons kritik juga bikin merinding. Beberapa insiden pembungkaman kebebasan berekspresi muncul, dan ini bukan isapan jempol belaka.
Pameran tunggal Yos Suprapto dibredel karena kritik sosialnya. Lagu “Bayar Bayar Bayar” dari band Sukatani dilarang, lalu mereka dipaksa minta maaf ke Kapolri.
“Ini adalah indikasi yang sangat mengkhawatirkan. Pembungkaman kebebasan berekspresi adalah ciri khas rezim otoriter. Pemerintah harus menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam konferensi pers pada 21 Februari 2025 lalu.
Revisi UU TNI juga bikin bulu kuduk berdiri.
Dwifungsi ABRI yang sudah dikubur dalam Reformasi 1998 bisa bangkit lagi. Militerisasi meruyak di lembaga sipil, dan wewenang TNI jadi terlalu luas. Kontrol sipil dan demokrasi terancam, dan hak asasi manusia bisa jadi korban.
Publik Was-Was dengan Aroma Orde Baru
Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 22 Februari 2025, bikin kita makin merinding disko. Bayangin, 65% responden parno kalau wacana penghapusan pilkada langsung itu kode keras buat kembalinya era Orde Baru. Gak cuma itu, 70% orang merasa kebebasan berekspresi kita lagi di ujung tanduk. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, 80% suara rakyat kompak bilang ‘NO WAY!’ buat revisi UU TNI yang mau bangkitin dwifungsi ABRI.
Gak cuma di dunia nyata, dunia maya pun ikut panas. Tagar #OrdeBaruKembali dan #TolakPilkadaDPRD langsung trending di Twitter dan Instagram. Netizen bersatu padu, suara mereka lantang menolak segala bentuk kemunduran demokrasi. Jelas banget, rakyat Indonesia gak mau balik ke masa lalu yang kelam.
Wacana penghapusan pilkada langsung, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan revisi UU TNI adalah alarm keras buat demokrasi kita. Kalangan eksekutif muda harus melek politik dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Jangan sampai kita kembali ke masa kelam yang sudah susah payah kita tinggalkan.
