KATAMEREKA: JAKARTA, Tensi darah pengusaha alat kesehatan langsung melonjak! Gara-garanya, rencana Presiden Prabowo melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) demi “merayu” Presiden AS Donald Trump. Kebijakan ini dianggap bisa mematikan industri alat kesehatan lokal yang baru saja “lahir” dan berkembang pesat pasca pandemi COVID-19.
“Industri alat kesehatan ini kayak bayi, baru lahir. Kalau TKDN dihapus, ya langsung ‘KO’ lah kita,” ujar Masrizal A Syarief, bos PT Graha Ismaya, dalam diskusi di Jakarta, pada Rabu (14/05/2025). Bayangkan, selama ini, TKDN jadi “tameng” buat pengusaha lokal. Dengan adanya aturan ini, pasar dalam negeri jadi “milik” mereka.
Tapi, kebijakan ini jadi “buah simalakama”. Di satu sisi, AS ngotot minta Indonesia melonggarkan aturan TKDN. Mereka bahkan menerapkan tarif dagang 32% buat produk Indonesia. Alasannya, aturan TKDN dianggap menghambat akses pasar produk AS.
“Sistem perizinan impor Indonesia itu ribet, bikin bisnis AS susah masuk,” begitulah kira-kira isi laporan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR).
Di sisi lain, pengusaha lokal menjerit. Mereka takut kehilangan pasar yang sudah susah payah dibangun. Apalagi, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang baru terbit, memberikan angin segar buat mereka.
“Perpres 46 ini bikin perusahaan internasional yang tadinya mau postpone negosiasi, jadi balik lagi. Pasar kita kan gede,” kata Masrizal.
Tapi, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu coba meredam kekhawatiran. Katanya, pelonggaran TKDN akan dilakukan secara terukur. “Nggak semua TKDN dihapus kok. Kita lihat commodity by commodity,” jelasnya.
Tentunya kondisi ini membuat pemerintah berada di tengah-tengah dua pilihan sulit. Di satu sisi, harus menjaga hubungan dagang dengan AS. Di sisi lain, harus melindungi industri lokal yang masih rentan. Keputusan akhir soal TKDN ini bakal jadi penentu nasib industri alat kesehatan Indonesia.
