KATAMEREKA: JAKARTA, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, boleh bernapas lega. Pasalnya status sebagai legislator periode 2024-2029 akhirnya diaktifkan kembali oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Keputusan ini otomatis menghapus bayang-bayang dugaan pelanggaran etik yang sempat menyelimutinya.
Dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (5/11/2025), Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, membacakan putusan yang menjadi angin segar bagi Adies Kadir. ”Dengan ini MKD memutuskan dan mengadili, satu, menyatakan teradu satu, Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik,” tegas Adang.
Keputusan krusial ini diikuti dengan pengaktifan kembali statusnya sebagai wakil rakyat. “Menyatakan teradu satu, Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,” lanjut Adang.
Artinya, polemik yang sempat memanaskan jagat politik kini resmi berakhir dengan putusan yang memulihkan kehormatan politikus senior ini.
Adies Kadir Comeback ke Senayan
Meski dinyatakan bersih dari pelanggaran etik, Majelis MKD tak lupa memberikan nasihat penting kepada Adies Kadir. Intinya, seorang pejabat publik harus ekstra hati-hati dalam berucap.
”Meminta teradu satu, Adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga prilaku untuk ke depannya,” pesan Adang Daradjatun.
Peringatan ini tentu relevan, mengingat laporan terhadap Adies Kadir muncul gara-gara ‘lidah tak bertulang’-nya.
Semua bermula dari pernyataan Adies Kadir mengenai tunjangan anggota DPR pada Agustus 2025. Isu sensitif seperti tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan dan wacana kenaikan tunjangan beras sempat menyulut amarah publik.
Reaksi negatif yang meluas bahkan memicu demonstrasi massa, membuat situasi politik saat itu cukup memanas. Kini, dengan putusan MKD, diharapkan Adies Kadir dapat kembali fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan dengan komunikasi publik yang lebih terukur dan bijaksana.
