KATAMEREKA: Jakarta, Keluhan soal mahalnya tiket pesawat domestik kembali mencuat, kali ini bukan dari wisatawan, melainkan dari negara sendiri. Menteri Kesehatan Budi Sadikin secara terbuka bercerita bahwa tiket pesawat Jakarta–Aceh terlalu mahal saat Kementerian Kesehatan hendak mengirim ratusan relawan. Solusinya terdengar ironis yaitu para relawan justru diterbangkan lebih dulu ke Kuala Lumpur, lalu disambung ke Medan dan Aceh. Jalur internasional dipilih, bukan karena lebih dekat, tapi karena lebih murah.
Cerita itu sontak membuka kembali borok lama tata kelola transportasi udara nasional. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai mahalnya tiket penerbangan domestik bukan sekadar persoalan pasar, melainkan akumulasi kebijakan ekonomi dan regulasi yang saling menumpuk.
Menurut Huda, ada empat komponen utama yang membuat maskapai nasional sulit bersaing sekaligus mendorong harga tiket kian melambung. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang masih mengenakan PPN 11 persen untuk tiket pesawat rute domestik. Ironisnya, penerbangan internasional justru bebas PPN. Tak heran jika harga tiket Jakarta–Medan bisa terasa lebih “elit” dibanding Jakarta–Kuala Lumpur.
Faktor kedua datang dari bea masuk suku cadang pesawat. Sekitar 70 persen kebutuhan perawatan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) masih bergantung pada impor. Pajak dan bea masuk yang menyertai komponen tersebut secara otomatis menambah beban biaya operasional maskapai, yang pada akhirnya ditransfer ke penumpang lewat harga tiket.
Masalah berikutnya adalah harga avtur. Bahan bakar pesawat menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari total biaya operasional maskapai. Minimnya persaingan penyedia avtur di bandara-bandara utama membuat harga bahan bakar di Indonesia sulit bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Di sini, hukum ekonomi bekerja sederhana yakni biaya tinggi, harga tiket pun ikut terbang tinggi.
Ilustrasi mahalnya tiket pesawat domestik
Komponen keempat adalah biaya layanan bandara. Berbagai tarif kebandarudaraan yang langsung dibebankan ke maskapai kembali bermuara ke satu titik yakni harga tiket. Dampaknya paling terasa di rute-rute padat penumpang yang seharusnya bisa lebih efisien secara ekonomi.
Akumulasi keempat faktor tersebut membuat harga tiket pesawat domestik seperti punya “daya tahan” terhadap penurunan harga, meski permintaan terus meningkat. Padahal penerbangan udara bukan hanya soal pariwisata, tetapi juga urusan logistik, mobilitas sosial, hingga kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana dan pengiriman relawan kesehatan.
Huda menilai kisah relawan Kemenkes yang harus transit ke Malaysia demi menekan biaya adalah alarm keras bagi negara. “Fenomena relawan kesehatan yang harus ‘mampir’ ke Kuala Lumpur untuk menuju Aceh atau Medan karena tiket lebih murah adalah anomali transportasi yang memprihatinkan kita semua,” ujarnya.
Di tengah gencarnya jargon konektivitas dan pemerataan, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa terbang ke luar negeri bisa lebih ramah di kantong dibanding menjelajah negeri sendiri.
