KATAMEREKA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik setelah pimpinannya melontarkan rencana untuk mengangkat ribuan pegawai Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini memicu gelombang kritik tajam, terutama dari kalangan pendidik yang telah mengabdi belasan tahun namun masih berstatus honorer tanpa kepastian.
Rencana pengangkatan pegawai SPPG yang bertugas mengawal program Makan Bergizi Gratis dinilai terlalu instan. Di sisi lain, ribuan Guru Honorer di berbagai daerah saat ini berada dalam kondisi “mati segan hidup tak mau”.
Data menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara apresiasi terhadap petugas program baru dengan mereka yang telah lama membangun fondasi kecerdasan bangsa.
Tabel Perbandingan Kesejahteraan Estimasi Rata-Rata:
Berdasarkan data dari berbagai sumber organisasi guru, terdapat kontradiksi yang menyakitkan dalam sistem penggajian nasional diantaranya, masih ditemukan sekitar 60% guru honorer di daerah terpencil yang menerima gaji di bawah Rp500.000 per bulan. Angka ini jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP) manapun di Indonesia.
Sementara pegawai SPPG yang baru direkrut diproyeksikan memiliki standar upah yang kompetitif untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar. Hal ini menciptakan persepsi bahwa “perut lebih utama daripada otak.”
Per tahun 2024, masih ada ratusan ribu guru yang masuk kategori P1, P2, dan P3 yang sudah lolos passing grade namun belum mendapatkan formasi karena kendala anggaran daerah.
Seperti yang dialami Nida, Seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar di Sidoarjo yang sudah mengajar selama 12 tahun. ia setiap hari harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam pulang pergi untuk sampai ditempat mengajar. tak hanya itu, sekolah dasar tempatnya mengajar hanya dapat diakses dengan perahu melalui sungai Kepetingan Sidoarjo. Nida mengaku sedikit ada rasa iri ketika mendengar kabar bahwa para pegawai SPPG akan diangkat sebagai pppk, sementara dirinya masih menunggu pengangkatan sebagai ASN dikarenakan terbatasnya formasi di daerahnya.
“Kami tidak iri dengan program gizi, tapi rasanya gimana ya. kayak kurang adil aja tiba-tiba mereka diberi karpet merah jadi PPPK, sementara kita belum ada kepastian,” ujar Nida.
Jika kebijakan ini direalisasikan tanpa adanya solusi paralel bagi guru honorer, pemerintah dikhawatirkan akan menghadapi penurunan motivasi tenaga pendidik secara massal. Sektor pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang tampak dianaktirikan demi keberhasilan program jangka pendek yang bersifat populis.
Kini pihak Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan Kemenpan-RB. Namun, bagi para guru honorer, setiap detik keterlambatan adalah bentuk pengabaian terhadap martabat mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
