KATAMEREKA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang bulan Ramadhan tahun ini mulai menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Alih-alih menjadi solusi pemenuhan gizi bagi masyarakat saat berbuka puasa dan sahur, implementasi di lapangan justru menunjukkan berbagai ketidakteraturan yang cukup mengkhawatirkan.
Berdasarkan pemantauan di sejumlah titik distribusi utama, ditemukan fakta bahwa kualitas nutrisi yang diberikan masih jauh dari standar kesehatan yang dijanjikan pemerintah, di mana masalah ini diduga berakar pada masalah manajemen anggaran dan koordinasi vendor yang belum matang.
Siswa memegang menu MBG versi ramadhan. (foto/ist)
Data temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan pada komposisi menu yang dibagikan kepada penerima manfaat. Sebanyak 40 persen dari paket yang diperiksa diketahui hanya didominasi oleh asupan karbohidrat, seperti kombinasi nasi dengan mi goreng dan kerupuk tanpa adanya protein hewani yang memadai.
Selain itu, porsi sayuran segar hanya ditemukan pada sekitar 15 persen dari total sampel paket yang dipantau, yang berarti sebagian besar paket tidak memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Selain masalah kualitas, kendala logistik juga memicu keterlambatan distribusi di wilayah suburban hingga 30 menit setelah waktu berbuka, yang mengakibatkan penumpukan massa di titik pembagian.
Kondisi menu yang memprihatinkan ini diduga kuat berkaitan erat dengan belum stabilnya aliran dana dari pusat ke daerah. Menanggapi isu mengenai tersendatnya operasional di tingkat vendor, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait kondisi keuangan program tersebut. Beliau menjelaskan bahwa alokasi dana untuk bulan Februari memang masih dalam tahap rekonsiliasi dan verifikasi mendalam.
“Kami menyadari adanya kendala distribusi di tingkat daerah. Perlu dicatat bahwa serapan anggaran MBG untuk bulan Februari memang belum mencapai 100 persen karena adanya proses audit verifikasi vendor yang sangat ketat. Kami tidak ingin mengeluarkan anggaran sebelum memastikan data penerima benar-benar valid,” ungkap Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati .
Di sisi lain, para vendor penyedia makanan mengaku terjepit di antara kenaikan harga bahan pokok yang lazim terjadi selama bulan Ramadhan dan nilai kontrak yang dianggap terlalu mepet. Tekanan ekonomi ini memaksa sebagian vendor melakukan substitusi bahan baku demi menjaga kelangsungan operasional, meskipun risikonya adalah penurunan kualitas gizi secara drastis.
Tanpa adanya evaluasi menyeluruh dan percepatan pencairan anggaran yang transparan, program Makan Bergizi Gratis ini dikhawatirkan hanya akan menjadi beban administratif tanpa memberikan dampak kesehatan yang nyata bagi masyarakat luas di sisa bulan suci ini.
