KATAMEREKA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti tajam kompleksitas birokrasi yang menghambat distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani di Indonesia. Dalam sebuah diskusi panel, Prabowo mengungkapkan adanya ratusan peraturan yang justru menjadi penghalang utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Prabowo menegaskan bahwa masalah utama dalam industri pangan saat ini bukanlah kekurangan anggaran, melainkan rendahnya daya saing yang disebabkan oleh prosedur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit.
Dalam diskusi bersama Pakar dan Jurnalis, Prabowo mengungkapkan data mengejutkan mengenai rantai distribusi pupuk. Ia menemukan setidaknya 145 peraturan yang mengatur penyaluran pupuk, mulai dari tingkat pabrik hingga sampai ke tangan petani.
Chatib Basri saat diskusi bersama Presiden di Hambalang. (foto/ist)
“Uang tidak masalah, tapi masalah jadi uang. Persoalan yang di-create oleh birokrasi begitu banyak, bagaimana bapak menyikapi ini?” Tanya Chatib Basri
Prabowo menjelaskan dan mengkritik keras sistem tanda tangan berjenjang yang harus dilalui. Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi harus melalui persetujuan sekitar 14 kementerian, ditambah tanda tangan Gubernur hingga Bupati. Kondisi ini dinilai sangat rentan terhadap praktik akal-akalan birokrasi.
“Pupuk yang kita subsidi tidak sampai ke petani. Bahkan jadi penyelundupan, diselundupkan ke mana-mana. Petani bingung, akhirnya menangis karena tidak tahu harus mengadu ke mana,” tegas Presiden Prabowo.
Ia menambahkan bahwa meski pemerintah sudah mencoba memperbaiki undang-undang atau peraturan presiden, birokrasi seringkali memunculkan peraturan teknis atau pertek baru yang kembali mempersulit keadaan.
Presiden Prabowo saat diskusi bersama pakar dan jurnalis di Hambalang. (foto/ist)
Sebagai solusi nyata, Prabowo berkomitmen melakukan deregulasi besar-besaran. Target utamanya adalah memangkas rantai distribusi sehingga pupuk bisa langsung dikirim dari pabrik ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Prabowo juga berencana menghapus kerumitan penggunaan kartu-kartu tertentu yang selama ini menyulitkan petani.
“Kita hilangkan 145 peraturan itu. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Enggak usah pakai kartu-kartu, pakai KTP saja sudah bisa beli,” pungkasnya.
Langkah deregulasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan Indonesia dengan memastikan input pertanian seperti pupuk dapat diakses secara mudah, cepat, dan tepat sasaran oleh mereka yang membutuhkan.
