Kata Mereka: Surabaya - Tiga komunitas yang peduli lingkungan, yaitu Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (Lamri), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Abdinesia, telah mengadakan diskusi mengenai Surabaya Waterfront Line (SWL). Proyek ini merupakan salah satu dari empat belas Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ramadhani Jaka Samudra, selaku Direktur Abdinesia, menyatakan bahwa menjadikan SWL sebagai PSN adalah keputusan yang kurang tepat. Menurutnya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir timur Surabaya, terutama para nelayan, perlu dimulai dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia terlebih dahulu.
Rama menjelaskan bahwa penting untuk membantu masyarakat agar lebih kreatif. Ia menyoroti bahwa saat ini, warga pesisir belum sepenuhnya memahami cara diversifikasi produk.
"Mereka sering mengambil hasil laut dan langsung menjualnya dalam bentuk basahan," ungkap Rama saat ditemui setelah diskusi.
Abdinesia sendiri telah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat Surabaya mengenai dampak negatif dari PSN, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
Diskusi ini bertujuan untuk menggalang dukungan dan menekankan bahwa isu PSN bukan hanya menjadi perhatian warga pesisir, tetapi juga seluruh masyarakat Surabaya. "Kami memilih metode diskusi ini karena sumber daya kami yang paling memungkinkan adalah membantu warga. Dengan cara mengkampanyekan dan memberikan edukasi," tegas Rama.
Dalam diskusi tersebut, Thariq Achmad dari Lamri Surabaya menyatakan bahwa dalam proyek Strategi Nasional (PSN), tidak hanya pemerintah yang berperan, tetapi juga ada pihak swasta yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. “Saya menyoroti bahwa seringkali pihak swasta menggambarkan warga pesisir Surabaya seolah-olah memanfaatkan krisis yang ada,” terang Thariq.
Ia menilai bahwa krisis sosial dan ekonomi yang terjadi menjadi latar belakang terbentuknya PSN dengan cepat. Ia bahkan mencurigai bahwa PSN bisa jadi merupakan cara pemerintah untuk mengambil alih tanah milik warga yang terkena dampak.
Lebih lanjut, Thariq menegaskan bahwa PSN berpotensi dimonopoli oleh pihak swasta dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pembangunan yang dilakukan tidak selalu membawa dampak positif, terutama bagi ekosistem lingkungan di pesisir. Dalam pandangannya, ada risiko besar bahwa proyek ini akan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut.
Di sisi lain, Romi E, perwakilan Walhi Jatim, menambahkan bahwa sejak PSN diterapkan, seringkali kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan daerah yang ada. Ia mengingatkan bahwa Pantai Timur Surabaya seharusnya dilindungi sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Perda 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
“Saya khawatir bahwa PSN justru akan merugikan nelayan dan masyarakat setempat, karena manfaat dari proyek ini mungkin hanya akan dirasakan oleh segelintir orang, sementara warga yang terdampak akan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka,” jelas Romi.
Comments