KATA MEREKA: JAKARTA - Liburan akhir tahun seharusnya menjadi momen menyenangkan. Namun, bagi ratusan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, terutama warga negara Malaysia, pengalaman itu berubah menjadi pengalaman tidak menyenangkan. Mereka tidak hanya kecewa karena acara yang tidak sesuai ekspektasi, tapi juga trauma akibat tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi.
Bayangkan, datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati festival musik, malah harus berhadapan dengan ancaman dan kehilangan uang. Kisah pilu mereka tersebar luas di media sosial, membuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah wisatawan tercoreng.
Sebagian besar keluhan datang dari penonton luar negeri, khususnya Malaysia. Mereka mengaku dapat pengalaman buruk selama DWP 2024.
Mereka kecewa karena tidak dapat melakukan pesta dansa alias rave dengan leluasa karena adanya intervensi dari oknum polisi. Beberapa penonton bahkan mengaku diperas polisi yang menyamar dalam kerumunan.
"Acara terburuk yang pernah ada. Tidak akan pernah datang lagi," tulis seorang warganet.
"Nama-nama besar tidak akan menarik lagi. Bahkan di VIP saya dilecehkan. Jadi, tidak akan DWP lagi," ujar warganet lain.
"400+ warga Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, uang, dan waktu kami benar-benar habis! Budaya dan tempat belanja negara kalian memang yang terbaik bagi kami, tapi tidak dengan korupsinya," tulis warganet lainnya.
Menanggapi protes warga malaysia itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko melalui keterangan resmi Jumat (20/12) lalu menerangkan, "Jumlah terduga oknum personel yang telah diamankan sebanyak 18 personel yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Kemayoran," ujarnya.
Belasan oknum personel yang diamankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri itu selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut. Trunoyudo menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal itu menjadi bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Kejadian pemerasan di DWP 2024 bukan hanya sekadar tindakan oknum. Di balik peristiwa ini, ada kemungkinan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap acara besar.
Bagaimana bisa oknum polisi dengan mudah melakukan tindakan kriminal di tengah kerumunan penonton? Apakah ada celah dalam sistem keamanan yang perlu diperbaiki? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar kejadian serupa tidak terulang.
DWP 2024 menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Penyelenggara acara, kepolisian, dan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pengawasan. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika di kalangan aparat penegak hukum. Sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terbukti bersalah agar menjadi efek jera.
Trunoyudo memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusinya. Investigasi juga dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas.
"Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud. Kepercayaan publik adalah prioritas kami, dan kami berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata," ujarnya.
Sebagai informasi DWP 2024 digelar pada 13-15 Desember. Usai acara, akun Instagram penyelenggara DWP dibanjiri komentar protes warganet.
Disisi lain, Penyelenggara DWP pun buka suara soal gelombang protes ini. Mereka mengakui ada berbagai keresahan dan menyesali peristiwa buruk yang dialami pengunjung. Promotor pun menegaskan komitmen mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan penonton DWP 2024.
Pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki laporan dan insiden yang terjadi. Penyelenggara juga menyatakan akan mengambil langkah tegas setelah ada hasil investigasi dan berjanji mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa mendatang.
Comments