KATAMEREKA: SURABAYA, Bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, bergabung dalam ekosistem digital pengadaan pemerintah seperti Bela Pengadaan milik LKPP adalah sebuah langkah besar. Harapan mereka sederhana yakni dapat bersaing secara sehat, menjangkau pembeli baru dari kalangan instansi pemerintah, dan tentunya memperoleh pembayaran yang cepat setelah barang atau jasa dikirimkan.
Namun, kenyataan di lapangan tak selalu seindah janji di brosur.
Salah satu titik krusial yang kini menjadi keluhan banyak pengusaha adalah soal proses settlement atau pencairan dana di platform https://bela.gratisongkir.id. Dalam sebuah tanya-jawab di media sosial, seorang pelaku usaha bertanya, “Settlement-nya gratis ongkir ini real time atau periodik?” Jawaban dari pihak pengelola menunjukkan bahwa pencairan dana berlangsung secara periodik, dengan jadwal berbeda-beda tergantung wilayah misalnya, di Jawa Timur hanya dilakukan setiap Selasa dan Jumat.
Secara administratif, ini terdengar teratur. Tapi bagi UMKM, dua hingga tiga hari penundaan bisa berarti stagnasi arus kas. Mereka telah mengirim barang, menanggung biaya operasional, namun harus menanti jadwal pencairan yang tidak fleksibel. Hal ini menimbulkan pertanyaan besarnya adalah mengapa settlement tidak real-time, dan apa dampaknya bagi ekonomi kecil?
Pencairan dana secara real-time sejatinya bukan tantangan teknologi semata. Saat ini, sistem perbankan dan dompet digital sudah sangat memungkinkan transfer dana instan. Namun dalam konteks platform pemerintah, ada keterlibatan banyak aktor mulai operator platform (PPMSE), pihak bank, serta SOP internal instansi terkait. Setiap lapisan membawa waktu prosesnya masing-masing.
Dari kacamata pelaku usaha kecil, lambatnya settlement menciptakan cash flow gap kesenjangan antara arus keluar dan masuk kas. Mereka sudah mendahulukan biaya produksi, membayar ongkos kirim di awal yang nantinya akan disubsidi, bahkan menanggung biaya logistik tambahan. Jika dana masuk mundur, pengusaha terpaksa meminjam modal harian, atau dalam kasus yang ekstrem, menghentikan produksi sementara. Bagi UMKM yang tipis marginnya, ini bukan sekadar gangguan tapi ini bisa menjadi titik krisis.
Keterlambatan settlement juga dapat menggerus kepercayaan terhadap platform pengadaan digital. Padahal, semangat utama dari program “Gratis Ongkir” adalah dapat bersaing dengan perusahaan besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika sistem malah memberi beban tambahan berupa penundaan pencairan dana, maka maksud baik program bisa kehilangan dampaknya.
Dari perspektif ekonomi, pembayaran tepat waktu adalah insentif yang sangat kuat untuk mendorong partisipasi UMKM dalam ekosistem formal. Ketika arus kas lancar, pelaku usaha bisa lebih berani berekspansi, mempekerjakan tenaga kerja, bahkan menaikkan kualitas layanan. Sebaliknya, bila dana tersendat, maka sumbangsih UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pun ikut terganggu.
Solusinya bukan serta-merta membuat settlement berlangsung tiap menit. Namun platform pengadaan seperti Bela Pengadaan bisa mulai dengan memperpendek siklus pencairan dana, memperjelas timeline yang transparan dan konsisten, serta memberikan informasi pelacakan dana secara terbuka kepada para penjual. Kepercayaan lahir dari kepastian bukan janji semata.
Bagi UMKM, setiap hari berarti ongkos, dan dalam dunia usaha yang bergerak cepat, kadang H+1 terasa seperti selamanya.
