KATAMEREKA: SURABAYA, Provinsi Jawa Timur kembali mencuri perhatian nasional, pasalnya bukan sekadar pajak yang dibayar online, melainkan transformasi fiskal yang terasa di kantong daerah. Provinsi ini menyabet dua penghargaan pada Implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025, sebuah pengakuan resmi dari Kemenko Perekonomian RI melalui SK Nomor 407 Tahun 2025.
Keberhasilan itu, menurut Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bukan hasil kerja satu tangan, melainkan kerja kolektif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, fintech, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem layanan digital. “Alhamdulillah, Jawa Timur kembali memperoleh kepercayaan nasiona,” ujarnya saat menyampaikan apresiasi. Sedangkan penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bapenda Jatim, Bobby Soemiarsono, mewakili gubernur.
Salah satu kunci yang membuat Jatim unggul adalah adanya inovasi layanan bernama Sambel Bajak (Sambil Belanja Online, Bayar Pajak) merupakan konsep sederhana tapi strategis yang memadukan transaksi perdagangan elektronik dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasilnya bukan hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga memperpendek rantai administrasi yang selama ini memicu kebocoran potensi pendapatan.
Pendekatan ini penting dari perspektif fiskal, sebab ketika layanan dipermudah dan ditempatkan di jalur konsumsi digital sehari-hari, tingkat kepatuhan cenderung naik, biaya pemungutan turun, dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa lebih stabil dan prediktabel. Dengan kata lain, digitalisasi bukan sekadar trend teknologi semata, melainkan instrumen tata kelola keuangan publik yang lebih efisien dan transparan.
Lalu apa dampaknya pada ekonomi lokal dan ekosistem digital ?
Bukan hanya soal pajak. Integrasi dengan perbankan dan fintech membuka ruang bagi ekosistem ekonomi lokal untuk berputar lebih cepat sehingga penerimaan daerah yang lebih terotomasi memperkuat kapasitas belanja publik, layanan, dan investasi infrastruktur. Untuk pelaku usaha, proses administrasi yang ringan berarti risiko kepatuhan yang lebih kecil dan biaya transaksi yang menurun sehingga kondisi ini yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi di level mikro dan menengah.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa digitalisasi fiskal adalah fondasi pemerintahan adaptif. Ia melihatnya sebagai kunci agar kebijakan fiskal dapat merespons cepat perubahan perilaku masyarakat digital, memperkecil kebocoran penerimaan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan uang publik.
Lewat kinerja inilah, sehingga Jawa Timur ditetapkan sebagai Terbaik 1 TP2DD Tingkat Provinsi Kawasan Jawa–Bali, diikuti Jawa Tengah (Terbaik 2) dan DIY (Terbaik 3). Selain itu, inovasi Sambel Bajak mengantarkan Jatim sebagai Terbaik 1 Program Unggulan. Penghargaan itu menjadi validasi, sekaligus pengingat bahwa
monetisasi digital dan kepatuhan pajak masih membutuhkan pengawasan, edukasi publik, dan kontinuitas integrasi teknologi.
Menurut Khofifah, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pendapatan, mulai dari peningkatan kapasitas SDM Bapenda hingga Integrasi sistem antara kabupaten/kota dengan pusat. Jika dikelola baik, digitalisasi pendapatan bukan hanya soal angka di laporan, tapi juga daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik.
Oleh karenanya, Pemerintah provinsi berharap inovasi semacam Sambel Bajak bisa direplikasi dan disesuaikan di daerah lain. Intinya sederhana yakni ketika pembayaran pajak dibawa ke titik interaksi harian warga mulai dari marketplace, dompet digital, bahkan aplikasi belanja lokal, maka secara langsung tingkat kepatuhan menjadi naik secara nyata. Selain itu semakin rapi sistem pemungutan, semakin besar pula ruang fiskal untuk program yang pro-rakyat.
Penghargaan TP2DD 2025 bagi Jawa Timur bukan sekadar piala di rak. Itu adalah sinyal bahwa langkah digital yang terukur bisa memperkuat pendapatan daerah, mengefisienkan pengeluaran publik, dan memberi wajah baru pada tata kelola fiskal di era ekonomi digital.
